Perangkat Desa Sumodikaran

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

Ikut Serta menyukseskan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

Embung Desa Sumodikaran sebagai Sumber Daya yang perlu dikelola

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

Kuliner khas Jonegoro Warung Tempuran dan Warung Rumah Kampoeng

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

Aktivitas Ibu-ibu dan Remaja Putri Desa Sumodikaran, Sukseskan Program Desa Sehat dan Cerdas

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

Suasana Upacara dan Jalan Sehat HUT Kemerdekaan RI ke-72

Pemdes Sumodikaran - Dari Desa Kabari Dunia dalam Sebuah Berita

Kamis, 25 Januari 2018

PERUM BULOG SALURKAN BANSOS RASTRA 2018 UNTUK KPM DESA SUMODIKARAN

Sumodikaran- Warga Sumodikaran yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra ) 2018  hari ini boleh bersenang hati, pasalnya Perum Bulog pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2018  sekira pukul 11.00 telah menggelontorkan beras untuk keluarga kurang mampu di wilayah desa Sumodikaran. 

Sebagaimana diketahui bahwa Beras Sejahtera adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Desa sumodikaran yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3415 dengan kepala keluarga sebanyak 944  telah menerima bantuan sosial beras sejahtera sebanyak 266 paket. Masing-masing paket berisi 10 kg beras.  Sampai berita ini diturunkan Pemerintah Desa Sumodikaran belum mendistribusikan paket beras sejahtera tersebut mengingat untuk pendistribusiannya membutuhkan waktu dan perlu berkoordinasi dengan ketua RT. Kepala Desa Sumodikaran, Hj. Khotimah mengatakan bahwa beras tersebut akan segera dibagikan secara gratis kepada warga/keluarga penerima manfaat setelah koordinasi dengan ketua RT rampung. “ Kami akan melibatkan ketua RT untuk proses pendistribusiannya” katanya saat ditanya kapan beras itu didistribusikan kepada warga.

Berdasarkan Juknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) tahun 2018  yang dilkeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus dengan periode penyaluran sesuai kebijakan Pemerintah. Adapun manfaat program adalah :
1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (disalurkan tanpa biaya tebus) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi didaerah.

Dengan adanya program ini, harapannya keluarga penerima manfaat semakin sejahtera.

Sabtu, 20 Januari 2018

CARI SOLUSI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS NGUMPAKDALEM SELENGGARAKAN MMD TAHUN 2018


Sumodikaran- Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 Puskesmas Ngumpakdalem melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) bertempat di Balai Desa Sumodikaran dengan jumlah peserta 35 orang yang terdiri dari petugas dari Puskesmas Ngumpakdalem dihadiri oleh Bapak Nurhadi, Ibu Kepala Desa, Kasun, Kader, Ketua RT, Ketua RW, Pemuda  dan tokoh masyarakat. Dari hasil SMD diidentifikasi beberapa masalah yaitu Masalah Sampah keluarga, Rumah tempat tinggal, Pola konsumsi dan angka kesakitan dan merokok.

Dalam MMD tersebut disepakati terkait masalah sampah. Masyarakat harus memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dibuatkan lubang pembuangan dg mempertimbangkan jarak dengan sumur minimal 10 meter. Sampai anorganik dikumpukan untuk di jual.
Dalam hal tempat tinggal, rumah/tempat tinggal diharapkan memiliki langit-langit, jendela dan kandang yang terpisah dengan rumah.
Selanjutnya dalam hal pola konsumsi dan angka kesakitan, Masyarakat hendaknya tidak langsung meminum air galon isi ulang. Namun hendaknya di rebus terlebih dahulu sebelum diminum.  Ditemui juga adanya pemberian makanan selain ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Ini hendaknya tidak terjadi agar kesehatan bayi tetap terjaga. Konsumsi jamu tradisonal hendaknya juga perlu dihindari. Disarankan kalau harus minum jamu tradisonal yang berasal dari kunir asem, kunbi, sirih, temu lawak, jahe atau yang lainya yang berasal dari Tanaman obat keluarga.
Terakhirnya masyarakat hendaknya menhindari kebiasaan merokok.

Sebagaimana diketahui bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik maka puskesmas harus menyusun rencana kegiatan yang tertuang dalam rencana tahunan dan rencana lima tahunan. Perencanaan ini harus disusun dengan mempertimbangkan hasil analisa dari sisi pandang masyarakat yang dilakukan melalui Survey Mawas Diri (SMD).

Survei Mawas Diri adalah kegiatan untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi yang dimiliki antara lain ketersediaan sumber daya, serta peluang – peluang yang dapat dimobilisasi. Hal ini penting untuk diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, agar selanjutnya masyarakat dapat digerakkan untuk berperan serta aktif memperkuat upaya-upaya perbaikannya, sesuai batas kewenangannya. Kegiatan Survei Mawas Diri di wilayah kerja Puskesmas Ngumpakdalem untuk desa Sumodikaran telah dilaksanakan  dengan melibatkan responden sebanyak 95 KK atau 10% dari 944 KK di desa Sumodikaran.

Hasil Survey Mawas Diri (SMD) yang sudah dilakukan bersama masyarakat ini selanjutnya dibahas bersama dengan perwakilan warga desa dan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan kegiatan perumusan dan penentuan prioritas masalah dalam sebuah forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Ini merupakan sebuah forum pertemuan perwakilan warga desa untuk membahas hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD. Kegiatan MMD sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan puskesmas agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kerja.

Kamis, 18 Januari 2018

WUJUDKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PEMDES SUMODIKARAN PASANG BANNER OGP 2018


Sumodikaran-  Sebagai upaya untuk mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, Pemerintah Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro Jawa Timur memasang Banner “Open Government Partnership (OGP) ”. Banner itu dipasang di Balai desa Sumodikaran dan di sosialisasikan kepada Warga.

Pada tahun 2018, Pendapatan Desa Sumodikaran mencapai 1.990.241.600 ( Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ).  Pendapatan tersebut bersumber dari Hasil aset desa ( Rp. 169.677.000,-), Dana Desa ( Rp. 713.434.400,- ), Bagi Hasil Pajak/retribusi ( Rp. 27.730.500,- ), Alokasi Dana Desa/ADD ( Rp. 490.399.700,- ), Bantuan Keuangan Propinsi ( Rp. 189.000.000,- ), dan Bantuan Keuangan Kabupaten ( Rp. 400.000.000,- ). Sedangkan rencana pengeluarannya juga mencapai 1.990.241.600,- ( Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ). Rincian pengeluaran meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemeritahan Desa ( Rp. 507.770.660,- ), Bidang Pembangunan Desa ( Rp. 994.383.940,- ), Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ( Rp. 251.840.000,- ), Bidang Pemberdayaan Masyarakat ( Rp. 135.070.000,- ), Tak terduga/kegiatan kejadian luar biasa ( Rp. 1.177.000,- ) dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,-.

Dipasangnya Papan Pengumuman OGP ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui sumber keuangan desa dan penggunaannya, sehingga masyarakat ikut berperan aktif mengawasi penggunaan dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Selasa, 09 Januari 2018

PEMDES SUMODIKARAN GELAR MUSRENBANGDES 2019


Pemdes- Selasa, 9 Januari 2018 ada dua agenda yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sumodikaran, dimana pagi jam 09.00 – 12.00 WIB dilaksanakan Penyuluhan Kegiatan Pengukuran dan pembentukan Tim Pelaksana PTSL 2018, siang jam 13.00 – 16.00  WIB dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) Desa Sumodikaran untuk tahun anggaran 2019.
Pada Musrenbangdes tahun 2018 ini hadir Ibu Camat Dander, Bapak Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Pendamping Kabupaten, Pendamping desa, Penyuluh Pertanian, Bidan Desa, Kepala SDN Sumodikaran I, Kepala SDN Sumodikaran II, Semua perangkat, Ketua BPD dan anggota, Ketua RT, Wali amanah, Karang taruna dan tokoh masyarakat.

Dalam Musrenbangdes  untuk tahun 2019 ada beberapa usulan yang disampaikan peserta musyawarah diantaranya :
- Bidang Kesehatan     : Penanganan Gizi buruk dan melengkapi  Infrastruktur  Polindes
- Bidang Pendidikan    : Pengadaan Papan nama sekolah, Gapura, Musholla, dan Kamar Mandi Guru dan Siswa.
- Bidang Pertanian       : Peralatan pertanian, Jalan Usaha Tani RT. 05/RW. 02 dan Jalan Usaha Tani RT. 01/RW. 01
Musrenbangdes Desa Sumodikaran ditutup dengan motivasi dan penguatan oleh Ibu Camat Dander. Dalam Sambutan pembinaanya, Camat Dander, Nanik Lusetiyani, S.Sos, MM  menyampaikan  agar semua masyarakat desa aktif mengusulkan dan memantau pelaksanaan pembangunan di desa agar kesejahteraan masyarakat meningkat. (say)



PENYULUHAN KEGIATAN PENGUKURAN PTSL 2018

Pemdes-Hari ini, Selasa (09/01/2018) balai desa Sumodikaran dipenuhi oleh para undangan guna mengikuti Penyuluhan kegiatan pengukuran PTSL 2018. Undangan itu terdiri dari Perangkat Desa Sumodikaran, BPD dan Tokoh masyarakat. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah memiki program untuk melegalisasi tanah di wilayah NKRI dengan programnya yaitu  PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap ) tahun 2018.  Hadir pada acara penyuluhan ini adalah Bapak Hammi Mudayana beserta rombongan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro. Dalam penyuluhannya Bapak Hammi Mudayana menyampaikan bahwa PTSL merupakan Program Pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah kepada tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, Klasifikasi tanah Pasca program adalah :
A.     K1 yaitu tanah yang didaftarkan dan diukur pada program ini dan layak mendapatkan sertifikat tanah
B.     K2 yaitu tanah yang didaftarkan dan diukur pada  program  ini  tetapi tidak bisa terbit sertifikat karena sengketa
C.     K3 yaitu tanah yang diukur pada program ini tetapi tidak terbit sertifikat dikarenakan tanah tersebut milik negara
D.     K4 yaitu tanah yang sudah bersertifikat.

 PTSL di Desa Sumodikaran  akan dilaksanakan pengukuran mulai 11 Januari 2018  sd. 12 Februari 2018. Langkah kerjanya diawali dengan perencanaan lokasi yang diukur dan menyiapkan petugas yang mendampingi petugas dari BPN di lokasi pengukuran serta masyarakat yang tanahnya terlibat pengukuran, Panitia perlu menyiapkan daftar Nominatif peserta PTSL.

Pemerintah Desa Sumodikaran berhasil membentuk Tim Pelaksana PTSL dengan komposisi sebagai berikut :
A. Ketua          : Gunawan Pramono, S.Pd I
B. Sekteraris   : Nur Rodhi’in
C. Bendahara  : Choirul
D. Anggota      : Maliki, dan  Jami’in

dengan dibentuknya tim pelaksana ini diharapkan pelaksaan program PTSL di desa Sumodikaran berjalan lancar dan sesuai harapan. (say)


Selasa, 02 Januari 2018

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL )


Sumodikaran-Pemerintah Desa Sumodikaran hari ini Kamis, 3 Januari 2018  mengundang semua Ketua RT, Ketua BPD beserta anggotanya, Wali Amanah dan tokoh masyarakat  guna mengadakan rapat awal persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ).
Dengan adanya Program Pemerintah ini diharapkan semua tanah yang ada di wilayah Desa Sumodikaran ini memiliki sertifikat tanah. Namun sasaran  proyek ini adalah tanah yang belum bersertifikat. 
“Bagi masyarakat desa Sumodikaran atau sekitarnya yang akan mengikuti proyek ini syaratnya cukup menyerahkan foto copy KK, KTP dan Tanah tersebut belum bersertifikat” ujar Hj. Khotimah -kepala Desa Sumodikaran. 
Program ini diawali dengan pembentukan panitia dan sosialisasi program kepada masyarakat.



Jumat, 27 Oktober 2017

PERESMIAN BALAI DESA SUMODIKARAN

DOKUMENTASI 
PERESMIAN BALAI DESA BARU 
DESA SUMODIKARAN KEC. DANDER KAB. BOJONEGORO
18 AGUSTUS 2017

BALAI DESA SUMODIKARAN KEC. DANDER KAB. BOJONEGORO



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA


 MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat      : 1.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4916);
2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6.  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

                         MEMUTUSKAN:
Menetapkan   :   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I              
KETENTUAN UMUM

Pasal 1           

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.        Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.        Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
3.  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4.     Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.        Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.     Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II             
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2           
(1)      Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)      Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.     Sekretariat Desa;
b.     Pelaksana Kewilayahan;dan
c.     Pelaksana Teknis.
(3)   Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3           

(1)      Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)      Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)      Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4           
(1)    Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)  Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)   Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)   Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5           
(1)    Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)    Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)    Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6           
(1)    Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a)           menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b)           melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c)            pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d)           pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e)               menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 7           
(1)    Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)    Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
a)    Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b)    Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
c)            Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
d)           Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8           
(1)    Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)    Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)    Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
a)           Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b)           Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
c)            Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9           
(1)    Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)    Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(3)    Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
a)           Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
b)           Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
c)            Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10       
(1)    Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
a)           Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b)           Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c)            Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d)           Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III           
JENIS DESA

Pasal 11       
(1)    Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
(2)    Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)   Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)    Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)   Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV           
TATA KERJA

Pasal 12       
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V            
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13       
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI           
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14       
Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15       
Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.


Pasal 16       
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
                ttd
         TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016     

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
              ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.



 

                                                                                                                                          

Kontak Kami

Pemerintah Desa Sumodikaran
Sekretariat : Balai Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro
HP : +6282331046465 ( Yasdi, SE, MM )
Email : desasumodikaran@gmail.com